Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; b) tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rpjpd dan rpjmd; dan c) tata cara perubahan rpjpd, rpjmd, dan rkpd. Penjabaran rpjmd yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rkp dan program strategis nasional.
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan mengikuti tahapan tahapan tersebut, diharapkan dokumen rpjpd yang dihasilkan dapat menjadi pedoman strategis dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif. Instruksi menteri dalam negeri mengatur penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) tahun 2025 2045 oleh pemerintah daerah. rpjpd harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah. Pada awal tahun ini, kemendagri mengeluarkan instruksi kemendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) ipmendagri 1 2024 ini dibentuk dengan semangat mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan indonesia emas 2045. Rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi jawa barat 2025 2045 disampaikan oleh: dr. iendra sofyan, st., m.si. kepala bappeda provinsi jawa barat.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Penyusunan Pada awal tahun ini, kemendagri mengeluarkan instruksi kemendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) ipmendagri 1 2024 ini dibentuk dengan semangat mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan indonesia emas 2045. Rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi jawa barat 2025 2045 disampaikan oleh: dr. iendra sofyan, st., m.si. kepala bappeda provinsi jawa barat. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disebut rpjp daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten kota yang berpedoman kepada rpjp nasional. Proses penyusunan rancangan awal rpjpd ini selain dilaksanakan oleh pemerintah kota yogyakarta, juga melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan lainnya. Pasal 57 bappeda mengajukan rancangan awal rpjmd sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra perangka t daerah kepada kepala perangkat daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Penyusunan Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disebut rpjp daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat provinsi dan kabupaten kota yang berpedoman kepada rpjp nasional. Proses penyusunan rancangan awal rpjpd ini selain dilaksanakan oleh pemerintah kota yogyakarta, juga melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan lainnya. Pasal 57 bappeda mengajukan rancangan awal rpjmd sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 kepada kepala daerah sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan renstra perangka t daerah kepada kepala perangkat daerah.
Comments are closed.