Pemprov Jatim Akomodir Tuntutan Buruh Terkait Umk 2022

Pemprov Jatim Buruh Sepakati Keputusan Sementara Terkait Umk 2022 Hal ini didapat pasca perwakilan buruh ditemui oleh pejabat pemprov jawa timur, dan pemprov sepakat untuk mengakomodir tuntutan buruh dalam memutuskan besaran umk se jawa timur. Untuk formulasi perhitungan umk, pemprov jatim akan mengakomodir usul serikat pekerja serikat buruh. yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. selain itu, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar umk dapat mengajukan penangguhan pembayaran umk 2022.

Penetapan Umk Jatim 2023 Diundur 7 Desember 2022 Pemprov Blitar Tunggu Surabaya, kompastv jawa timur perjuangan ribuan buruh yang mendatangi gedung negara grahadi, untuk menyuarakan protes kenaikan upah, sedikit membuahkan has. (spnews) surabaya, pemprov jatim akhirnya menerbitkan keputusan gubernur jatim terkait upah minimum kabupaten kota (umk) tahun 2022 di 38 kabupaten kota. kota surabaya masih menjadi daerah dengan angka umk tertinggi di jatim. Tidak hanya menyuarakan persentase kenaikan upah minimum kabupaten kota (umk) sebesar 13 persen, salah satu tuntutan buruh dari berbagai aliansi yang demonstrasi di depan kantor gubernur jawa timur, rabu (7 12 2022) adalah meminta agar besarannya sama di semua daerah se jatim. Demonstran juga meminta gubernur untuk merevisi kepgub jatim terkait penetapan umk di 38 kabupaten kota. buruh meminta kenaikan umk di seluruh kabupaten kota naik sebesar 7,05 persen.

Apindo Sepakati Tuntutan Buruh Terkait Umk Temanggung 2022 Tidak hanya menyuarakan persentase kenaikan upah minimum kabupaten kota (umk) sebesar 13 persen, salah satu tuntutan buruh dari berbagai aliansi yang demonstrasi di depan kantor gubernur jawa timur, rabu (7 12 2022) adalah meminta agar besarannya sama di semua daerah se jatim. Demonstran juga meminta gubernur untuk merevisi kepgub jatim terkait penetapan umk di 38 kabupaten kota. buruh meminta kenaikan umk di seluruh kabupaten kota naik sebesar 7,05 persen. Sekdaprov adalah gubernur jatim mengakomodasi kenaikan umk 2022 sesuai usulan serikat buruh, yaitu menaikkan nilai upah seluruh kabupaten kota. namun, jika usulan tersebut tidak dipenuhi kembali maka buruh di jatim akan melakukan mogok kerja masal pada 6 hingga 8 desember 2021. Hal 2 : pemprov jawa timur memastikan telah mengakomodir tuntutan buruh terkait umk 2022. plh sekdaprov heru tjahjono segera merapatkan usulan tersebut. Sementara itu, juru bicara gesper jatim jazuli menegaskan, dari hasil pertemuan dengan plh sekdaprov adalah gubernur jatim mengakomodasi kenaikan umk 2022 sesuai usulan serikat buruh, yaitu menaikkan nilai upah seluruh kabupaten kota. Menurut juru bicara gerakan serikat pekerja (gasper) jazuli, sekda heru menyatakan pemprov mengakomodir kenaikan umk 2022 sesuai dengan usul serikat pekerja buruh.
Comments are closed.