Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pdf Bimtek ini membahas tahapan penyusunan rpjpd, perumusan visi pembangunan jangka panjang, arah kebijakan, sasaran pokok, serta keterkaitan rpjpd dengan dokumen perencanaan lainnya. Bimtek (bimbingan teknis) perencanaan daerah adalah program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan opd skpd dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, berbasis data, partisipatif, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; b) tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rpjpd dan rpjmd; dan c) tata cara perubahan rpjpd, rpjmd, dan rkpd. Melalui bimbingan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2026, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; b) tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rpjpd dan rpjmd; dan c) tata cara perubahan rpjpd, rpjmd, dan rkpd.sehubungan hal tersebut kami dari lembaga sentra informasi bimbingan teknis (sibt) akan menyelenggarakan. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Registrasi Bimtek Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a) tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; b) tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rpjpd dan rpjmd; dan c) tata cara perubahan rpjpd, rpjmd, dan rkpd.sehubungan hal tersebut kami dari lembaga sentra informasi bimbingan teknis (sibt) akan menyelenggarakan. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Rpjpd ini nantinya akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah untuk membentuk visi misi program dalam 20 tahun ke depan. silakan unduh instruksi terbaru tersebut melalui link dibawah ini. Konteks dokumen ini ditujukan bagi para perencana di tingkat provinsi, perwakilan masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan nasional yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui bimtek ini, peserta akan dibekali dengan wawasan terbaru mengenai arah kebijakan nasional tahun 2026 serta strategi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan daerah masing masing. Dokumen ini membahas bimbingan teknis perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, mencakup pemahaman tentang rpjpd dan rpjmd, serta proses perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, perumusan rencana, dan evaluasi.

Registrasi Bimtek Pendampingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Rpjpd ini nantinya akan menjadi acuan bagi calon kepala daerah untuk membentuk visi misi program dalam 20 tahun ke depan. silakan unduh instruksi terbaru tersebut melalui link dibawah ini. Konteks dokumen ini ditujukan bagi para perencana di tingkat provinsi, perwakilan masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan nasional yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui bimtek ini, peserta akan dibekali dengan wawasan terbaru mengenai arah kebijakan nasional tahun 2026 serta strategi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan daerah masing masing. Dokumen ini membahas bimbingan teknis perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, mencakup pemahaman tentang rpjpd dan rpjmd, serta proses perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, perumusan rencana, dan evaluasi.